Bisnis.com, SEMARANG – Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berupaya menekan angka kematian ibu dan anak yang baru lahir, yang mencapai 115 kasus sepanjang 2019.
Plt. Bupati Kudus H.M. Hartopo menyampaikan sepanjang 2019 ditemukan 115 kasus kematian ibu dan anak. Meskipun angka tersebut tidak tergolong tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jateng, tetap harus ada upaya pembenahan.
“Saya menunggu hasil kerja tim pertemuan Diseminasi hasil kajian Audit Maternal Perinatal (AMP). Tentunya memerlukan kerja sama semua pihak,” ucapnya ,melalui keterangan resmi pada Kamis (28/11/2019).
Sosialisasi dari puskesmas untuk para ibu hamil harus terus dilakukan. Di sisi lain, koordinasi yang baik dengan pengurus RT dan RW membantu pemantauan kesehatan para ibu hamil.
Hartopo menuturkan para petugas kesehatan terkait harus mau menjemput bola ke rumah-rumah warga untuk memberikan pengertian langsung kepada para ibu. Segala kemungkinan yang dapat menyebabkan kematian ibu hamil harus diketahui dari awal termasuk kekurangan gizi.
“Petugas puskesmas, bidan desa, dan pengurus RT dan RW harus bersinergi agar kesehatan ibu dan anak dapat terpantau,” tegasnya.
Peran Kemenag dan Dinsos Sosial juga diperlukan dalam perencanaan kehamilan. Dinas terkait diimbau untuk memberikan nasihat kepada calon orang tua untuk merencanakan kehamilan dengan baik.
Selain itu, Hartopo mengimbau agar rumah sakit meningkatkan pelayanannya kepada pasien. Semua pasien dari kalangan manapun harus diterima.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kudus Joko Dwi Putranto menuturkan tujuan kajian AMP adalah menjaga mutu dan pelayanan kesehatan, mengidentifikasi penyebab kematian, serta membuat strategi dan rekomendasi.
“Kami berharap pada pertemuan ini dapat menjadikan angka kematian ibu dan anak menurun,” tuturnya.
