Bisnis.com, KUDUS — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memantau dinamika lapangan pascapenutupan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Selain memastikan nasib karyawan eks Sritex, aktivitas usaha mikro kecil dan menengah di lingkungan pabrik turut menjadi perhatian.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan bahwa dirinya sudah menjalin komunikasi dengan Bupati Sukoharjo untuk melakukan pendataan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sekitar lingkungan Sritex yang selama ini menggantungkan usahanya dai kegiatan operasional pabrik.
“Saya sudah koordinasi dengan Bupati [Sukoharjo] agar mendata pelaku UMKM. Nanti kita akselerasi juga agar dampak sosial bisa kita minimalisir,” ujar Luthfi.
Sebagai salah satu perusahaan tekstil terbesar di kawasan Asia, Sritex selama ini memberi pengaruh dalam aktivitas ekonomi di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya.
Sementara itu, guna memastikan kelanjutan karyawan eks Sritex, sebanyak 22 perusahaan di Jawa Tengah siap menampung karyawan Sritex yang ingin bekerja lagi. Beberapa perusahaan bergerak di industri rokok dan tembakau.
Menurut Luthfi, jumlah karyawan Sritex yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai ribuan orang dan butuh penanganan agar tidak memunculkan dampak sosial ke masyarakat.
Baca Juga
Oleh sebab itu, kata Luthfi perlu dilakukan kerja sama lintas sektor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kalangan swasta dalam mengurangi dampak sosial tersebut.
Khusus dari dunia usaha, katanya, ada satu perusahaan industri tembakau di Kudus yang siap menampung setidaknya 2.000 pekerja.
“Tadi salah satu sudah bisikin saya, siap [menyerap] 2.000-an orang [pekerja],” kata Luthfi, di sela-sela kunjungannya ke PT Djarum Oasis, Kudus, Rabu (5/3/2025) seperti dikutip dari situs resmi Pemprov Jateng.
Berdasarkan data terbaru, terdapat hampir 22 perusahaan yang siap menampung eks pekerja Sritex, manakala tidak tertampung di dunia kerja lain.
Terkait kapan hal itu akan terealisasi, Luthfi menerangkan, Pemprov Jateng sifatnya mengupayakan dan tidak menjanjikan sepenuhnya.
“10.000-an [karyawan] itu tidak gampang. Kita pilih, pilah, dan analisa. [Kami] tanya satu-satu, apalagi tidak semua [eks] karyawan Sritex berdomisili di sana. Ada juga yang dari luar Sukoharjo,” ujar mantan Kapolda Jateng tersebut.
Luthfi menambahkan, pemprov menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) bila ada karyawan yang ingin bekerja mandiri. Pihaknya juga mengupayakan hak-hak pekerja, agar tersampaikan sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025.
“Terkait tunjangan jaminan hari tua [JHT], dan tunjangan pemutusan hubungan kerja, kami upayakan maksimal [terbayar] sebelum hari raya [Lebaran 2025],” ungkapnya.
