Bisnis.com, SEMARANG -- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah (DPMPTSP Jateng) menyiapkan tim task force untuk mempermudah investor menanamkan modalnya di Jawa Tengah.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prasetyo Aribowo, mengatakan dengan kehadiran tim ini maka kendala teknis yang mungkin ditemui di lapangan dapat dicarikan solusinya segera.
"Kami siap melayani perizinan secara transparan, mudah dan cepat," kata Prasetyo, di Semarang akhir pekan lalu.
Dia mengatakan dengan kehadiran tim ini, maka investor akan memperoleh nilai tambah tinggi di Jawa Tengah. Pasalnya disaat yang sama tingkat upah yang berlaku di wilayah ini sangat kompetitif.
Prasetyo mengatakan saat ini pihaknya juga tengah mempersiapkan perizinan terpadu yang cukup diurus secara online. Meski begitu ia belum bersedia menyebutkan perizinan apa saja yang sepenuhnya akan diterapkan secara online ini.
"Minggu depan kami final rapat internalnya," kata dia.
Dalam kesempatan berbeda dia mengatakan kemungkinan izin yang diurus secara online ini bersifat administratif. Perizinan ini seperti izin rekomplit, angka pengenal import, izin usaha simpan pinjam, hingga izin genset.
Saat ini kata dia, pihaknya juga menyediakan kemudahan pengurusan izin yang hanya tiga jam untuk jenis usaha tertentu. Pihaknya juga menerapkan ijin klik pada empat kawasan industri. Yakni Jatengland, Wijayakusuma, Bukit Semarang Baru, dan Kawasan Industri Kendal.
“Ijin klik ini artinya investor boleh melaksanakan pembangunan konstruksi bersamaan dengan pengurusan izin. Misalnya gedung dapat dibangun tanpa menunggu IMB jadi,” katanya.
DPMPTSP Jateng sendiri kini melayani 166 jenis izin pada 17 bidang dan tercatat telah menerbitkan 8.803 izin sepanjang Januari hingga Agustus 2017. Dari jumlah tersebut terdapat 3.090 izin bidang Kesbangpol yang sebagian merupakan rekomendasi penelitian, kemudian bidang kelautan dan perikanan sebanyak 2.058 izin dan bidang pengelolaan sumber daya air sebanyak 1.213 izin. Pihaknya sendiri menargetkan 12 ribu izin bisa diterbitkan hingga akhir tahun 2017.
.jpg?w=300&h=221)
