Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng Cabang Cilacap bersama Pemerintah Kabupaten Cilacap menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) untuk strategi digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah pada 2025 mendatang. Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
Hadir dalam acara ini, Pj. Bupati Cilacap Mohamad Arief Irwanto, Pj. Sekretaris Daerah Cilacap Jarot Prasojo, para asisten Sekda Cilacap, Kepala BPKAD Cilacap Warsono, Kepala Bapenda Cilacap Arida Puji Hastuti, Pimpinan Bank Jateng Cabang Cilacap Muhammad Ridowi, serta camat se-Kabupaten Cilacap.
Dalam kesempatan tersebut, Pemimpin Bank Jateng Cabang Cilacap Muhammad Ridowi menyampaikan bahwa digitalisasi sudah diterapkan di beberapa sektor Pemkab Cilacap, didukung oleh sistem yang disiapkan oleh Bank Jateng.
Menurut Ridowi, langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bank Jateng dalam mendukung digitalisasi di pemerintah daerah se-Jawa Tengah. Upaya ini telah mengantarkan Bank Jateng meraih penghargaan Best Digital Finance Award 2024 untuk kategori bank daerah.
“Digitalisasi telah kita terapkan baik penerimaan maupun pengeluaran, meskipun harus lebih ditingkatkan lagi di masa mendatang. Di penerimaan kita ada billing center, untuk mempermudah wajib pajak dan wajib retribusi,” katanya dalam siaran pers, Selasa (24/12/2024).
Sementara itu, Pj. Bupati Cilacap Mohamad Arief Irwanto berharap agar diskusi dalam HLM dapat menghasilkan solusi inovatif untuk mempercepat implementasi digitalisasi.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan stakeholder untuk mempercepat transformasi ekonomi, meningkatkan kemudahan layanan, serta memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi.
“Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah menjadi solusi strategis untuk mengatasi tantangan seperti keterlambatan pembayaran, kebocoran pendapatan, dan keterbatasan akses layanan bagi masyarakat,” ujarnya.
Digitalisasi ini, menurutnya Arief, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2021, yang bertujuan menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparan. Kabupaten Cilacap juga telah menunjukkan komitmen melalui Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021, yang mengatur tata kelola pajak dan retribusi daerah secara online dan terintegrasi.
