Bisnis.com, SOLO – Ayu Kusumawardani berniat membeli sebuah rumah setelah ia menikah beberapa tahun lalu. Ia pun mendatangi sejumlah pameran atau pun stan properti di mal di Solo untuk mengumpulkan brosur perumahan.
Saat itu perumahan yang terletak di wilayah Sukoharjo (kota) dan Wonogiri jadi incaran perempuan berusia 34 tahun ini. Lokasi ini dipilih lantaran letaknya dekat dengan tempat sang suami bekerja, yakni Wonogiri (kota).
“Saya ingin yang murah, tapi lokasinya enggak suka. Kalau ingin yang mahal, saya mikir angsurannya. Hal utama yang jadi pertimbangan adalah lokasi perumahan. Kalau tipenya yang paling kecil tidak masalah, nanti bisa direnovasi,” tuturnya, kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Rabu (1/8/2018).
Warga Manahan, Kecamatan Banjarsari, ini rencananya ingin kredit rumah bersubsidi lantaran angsuran yang harus dibayarkan cukup murah, yakni sekitar Rp700.000/bulan. Akan tetapi, ia berkeinginan membayar down payment (DP) cukup banyak sekitar Rp20 juta sampai Rp30 juta agar beban cicilannya kian ringan.
Ketika itu ia masih bekerja sebagai karyawan swasta dan sempat berhitung dengan sang suami. Jika ditotal, penghasilan mereka lebih dari Rp3 juta sehingga jika sepertiganya dipakai untuk mencicil rumah tidak berat pengeluarannya. Sayang, belum ada perumahan yang sreg sesuai isi dompet maupun lokasinya. Alhasil, ia memilih menunda rencana tersebut.
Namun demikian, mengajukan kredit rumah itu kian berat setelah ia memutuskan resign dari pekerjaan dan menjadi ibu rumah tangga untuk mengurus sang buah hati sembari berjualan pakaian online. Praktis, penghasilan tetap hanya dari sang suami. Akan tetapi, jika dihitung besaran penghasilan dan status pekerjaan sang suami yang karyawan swasta tak cukup untuk pengajuan kredit rumah.
Saat mendengar adanya kebijakan baru mengenai relaksasi aturan uang muka untuk kredit pemilikan rumah (KPR) atau Loan to Value dan Financing to Value (LTV/FTV) sebesar 0%, ia tak terlalu tertarik. Menurutnya, DP 0% justru memberatkannya saat mengangsur.
“Kalau bisa kredit rumah dengan DP 0%, sama saja hitungannya. Saya justru berat di cicilannya setiap bulan. Kalau DP 0%, tapi angsurannya tinggi sama saja. Mending saya bayar DP Rp20 juta, tapi cicilannya rendah. Sekarang saya pilih nabung dulu, kalau ada rezeki beli rumah cash,” imbuhnya.
Hal serupa dialami Yeyen Pamula. Setelah menikah, karyawan swasta ini sempat indekos kemudian mengontrak di sebuah perumahan di Desa Randusari, Kecamatan Teras, Boyolali. Ia pun berencana kredit rumah setelah mengetahui ada tanah kapling kosong siap dibangun perumahan di dekat kontrakannya.
Singkat kata bapak satu anak ini kemudian mendatangi developer (pengembang) perumahan tersebut. Ia pun tahu harga tanah kapling seluas 90 meter persegi Rp65 juta. Jika ditambah bangunan (rumah) harganya sekitar Rp165 juta dengan masa bangun selama 3 bulan. Harga ini sudah all in dan ia tinggal terima kunci rumah setelah bangunan jadi.
Lantaran tidak masuk kategori rumah subsidi, maka saat itu ia mesti membayar DP 30% sebagai tanda jadi. Ia dan sang istri pun menghitung berapa uang yang mesti dikeluarkan untuk membayar uang muka serta cicilan setiap bulan. Hitungan yang masuk akal dan paling realistis menurutnya adalah DP 30%, kredit rumah selama 15 tahun dan angsuran Rp1,8 juta per bulan.
“Cicilan sebesar itu sebenarnya bagi saya dan istri bisa. Apalagi istri juga bekerja, jadi penghasilan cukup. Akan tetapi, kalau dipikir lagi angka angsuran itu cukup berat bagi saya. Saya dengan istri realistis. Kami mungkin mampu bayar angsuran, tapi berat,” paparnya.
Akhirnya ia menunda rencana kredit rumah itu dan memilih menabung. Ia mencontohkan menabung Rp1 juta per bulan. Nantinya sekitar 5 tahun ia dapat Rp60 juta yang akan digunakan untuk membeli tanah kapling terlebih dahulu. Belakangan ia tahu tanah kapling incaran yang sudah jadi perumahan itu harganya naik drastis hampir Rp200 juta.
Sebelumnya, sang istri sempat bercerita jika ada rekan kerjanya yang juga membeli rumah di perumahan tersebut. Ia cukup terkejut karena teman sang istri bisa mengangsur hanya Rp1,1 juta per bulan. Nilai cicilan ini cukup jauh dari hitungan untuk kredit rumahnya saat itu. Padahal luas tanah dan harga bangunannya sama.
“Saya justru diajari dari developer pakai permainan bawah tangan. Developer klaim rumah itu bersubsidi sehingga perbankan setuju dan jatuhnya angsurannya kecil per bulan. Sementara selisihnya dibayar di belakang langsung ke developer,” ungkapnya.
Di sisi lain, ia juga tak terlalu tertarik dengan kebijakan DP 0% untuk KPR pembelian rumah pertama. Menurutnya, seharusnya Pemerintah bisa mengendalikan harga properti yang makin tak terjangkau masyarakat karena naik ugal-ugalan setiap tahun. Dalam hal ini bukan memberikan cara salah satunya dinilai mempermudah mekanisme pembelian rumah.
Sementara itu, Ketua DPD REI Jawa Tengah, Prijanto, menyambut positif kebijakan DP 0% yang dicetuskan Bank Indonesia. Menurutnya, pengenaan uang muka 0% ini membantu pengembang untuk menjual propertinya. Namun demikian, kebijakan relaksasi LTV FTV ini tidak serta merta membuat angka penjualan rumah naik seketika. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, antara lain besaran gaji dan upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kota (UMK).
“Sebenarnya selama ini tren penjualan rumah tidak terpengaruh seberapa besar uang mukanya. Rata-rata mereka yang membeli rumah nonsubsidi justru menyiapkan DP sebanyak-banyaknya,” jelasnya.
