Bisnis.com, MANGUPURA—Proyek jalan tol baru ruas Solo-Jogja-New Yogyakarta International Airport
Sepanjang 91,93 km dengan nilai investasi Rp22,5 triliun bakal segera dibangun dan ditargetkan beroperasi bertahap pada 2021.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan kerja sama konsorsium PT Daya Mulia Yurangga (DMT), GAMA Group, dan PT Adhi Karya (Persero) yang difasilitasi Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah atau PINA Center Bappenas akan mengerjakan proyek ini.
“Jalan tol ini bakal mempercepat koneksi di wilayah padat lalu lintas dengan kawasan yang akan membawa masa depan yakni bandara baru di Kulonprogo,” kata Bambang, Sabtu (13/10/2018).
Menurut Bambang dengan adanya jalan tol yang dibangun di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ini kelak, akses ke sejumlah destinasi wisata akan lebih lancar dan kunjungan wisata seperti ke Borobudur kian meningkat.
Masa konstruksi jalan tol ini dimulai pada 2019-2022 dan mulai dioperasikan pada 2021 secara bertahap. Jalan tol Solo-Jogja-New Yogyakarta International Airport (NYIA) bakal terhubung dengan tol Semarang-Solo-Surabaya di Kota Surakarta.
PINA Center Bappenas menandatangani nota kesepahaman kerja sama konsorsium PT Daya Mulia Turangga (DMT), GAMA Group dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk ini di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group, disaksikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Menurut Bambang pemerintah sangat mendorong pengembangan skema pembiayaan alternatif untuk memanfaatkan dana investor swasta melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema PINA.
“Kami berharap swasta dan badan usaha dapat bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan proyek infrastruktur,” katanya.
Upaya tersebut merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah, sehingga APBN bisa fokus mengerjakan program yang tidak dilirik swasta tetapi membutuhkan pertahatian pemerintah.
Dia menyebut dalam 5 tahun, anggaran pemerintah diharapkan menutup pembiayaan proyek infrastruktur 40%, BUMN 23% dan sisanya dari swasta.
“Swasta domestik cukup kuat dan mampu berpartisipasi mendanai proyek infrastruktur, jadi bukan hanya BUMN dan investor asing,” katanya.
