Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memilih mengambil jalan tengah untuk meminimalisir dampak penyebaran virus corona atau Covid-19.
Hal ini pula yang membuat Pemprov Jateng memutuskan untuk mengenyampingkan opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan wabah corona di wilayah Jateng.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah Prasetyo Aribowo mengatakan keputusan untuk tidak menerapkan PSBB ditentukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, terutama masalah efektivitasnya dan dampaknya terhadap perekonomian Jateng.
"Karena PSBB akan berdampak ekonomi yang sangat luas, maka untuk sementara Jateng menunda pelaksanaannya, dengan melaksanakan PSBB berbasis masyarakat yang disebut 'Jogo Tonggo'," kata Prasetyo kepada Bisnis yang dikutip Selasa (28/4/2020).
Prasetyo menambahkan keputusan ini ditempuh dengan memperhatikan pelaksanaan PSBB di sejumlah daerah. Selain itu, pemerintah kabupaten (Pemkab) atau pemerintah kota (Pemkot) juga tampaknya kurang siap baik dari sisi penegakan hukum, penyediaan anggarannya maupun risiko ekonominya.
Pemkot Semarang misalnya, menurut Prasetyo, tidak siap anggarannya untuk menyubsidi ratusan ribu penduduk yang akan terdampak. Dengan pertimbangan tersebut, Pemprov Jateng lebih memilih mendorong proses pencegahan berbasis komunitas.
Baca Juga
"Kami mendorong inisiatif lembaga RW untuk aktif mendata dan mengawasi serta menggerakkan gotong royong di lingkup yang masih 'managable' ditangani bersama semua sumber daya yang ada," tukasnya.
