Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jateng Bukukan Pendapatan Daerah Rp14,5 Triliun per Semester I/2024

Sampai dengan 31 Juli 2024, belanja daerah terealisasi Rp14,424 triliun (51,80%), sedangkan pembiayaan daerah terealisasi Rp505,869 miliar (49,71%).
Foto udara suasana di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah./Bisnis-Eusebio Chrysnamurti.
Foto udara suasana di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah./Bisnis-Eusebio Chrysnamurti.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa progres sementara pendapatan daerah hingga saat ini telah terealisasi 54,23% atau sebesar Rp14,551 triliun.

Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana, di Semarang, Senin (5/8/2024), meminta agar dilakukan akselerasi penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024.

Berdasarkan progres sementara pelaksanaan APBD sampai dengan 31 Juli 2024, belanja daerah terealisasi Rp14,424 triliun (51,80%), sedangkan pembiayaan daerah terealisasi Rp505,869 miliar (49,71%).

"Segera lakukan langkah akselerasi. Ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah bisa mencukupi 'timeline', ada juga yang sudah melebihi, tapi ada juga yang belum sesuai target," katanya.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan (POK) APBD Provinsi Jateng Triwulan II Tahun 2024.

"Harus ditingkatkan dan optimalkan. Banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan karena ke depan tantangan masih ada. Harus fokus terhadap kinerja, tentunya dengan inovasi, jangan sampai monoton," katanya.

Nana juga menyampaikan arahan khusus, terutama pada OPD dan badan usaha milik daerah (BUMD) agar mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

Salah satu upayanya adalah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota terkait target pendapatan bagi hasil pajak daerah.

Selain itu, ia juga meminta pelaksanaan belanja daerah dioptimalkan supaya lebih berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel, terutama akselerasi program prioritasnya.

"Akselerasi penyaluran bantuan kepada masyarakat, utamanya dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi daerah," katanya.

Dalam kesempatan itu, Nana juga meminta agar dilakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa (PBJ) dan paket pekerjaan.

Dalam proses pengadaan barang/jasa, ia mengingatkan untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan pelaku UMKM, kemudian inventarisasi sisa anggaran belanja yang capaian fisik atau kinerjanya telah tercapai.

"Lakukan pelaksanaan belanja daerah dengan prudent atau prinsip kehati-hatian, mempertimbangkan manajemen risiko setiap kegiatan, dan pengendalian intensif secara berkala atau sewaktu-waktu agar terlaksana dan selesai sesuai target," katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Redaksi
Editor : Miftahul Ulum
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper