Bisnis.com, SEMARANG - Efisiensi anggaran pemerintah menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian serius dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menghemat penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tak cuma di kementerian dan lembaga tetapi juga pemerintah daerah.
“Saya mengajak seluruh unsur untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kurangi yang bersifat terlalu banyak kajian, seminar, dan sebagainya. Sekarang saatnya adalah mengatasi masalah langsung,” ucap Prabowo pada pengujung tahun 2024 lalu di Jakarta.
Komitmen pemerintahan anyar untuk memangkas penggunaan anggaran membawa kekhawatiran tersendiri bagi pelaku usaha. Di Jawa Tengah, hal tersebut dikhawatirkan oleh pelaku industri akomodasi. "Saya belum tahu pastinya, aplikasinya akan seperti apa. Tetapi kebijakan seperti itu sering diambil oleh pemerintah baru," ucap Heru Isnawan, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (22/1/2025).
Heru menyebut, penghematan anggaran pemerintah untuk menggelar acara meeting, incentive, conference, dan exhibition (MICE) di hotel sebetulnya bisa dilakukan tanpa pelarangan. Sebab, pelaku industri akomodasi memiliki jenjang harga yang menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki. Hal tersebut akan jauh lebih efektif ketimbang menggelar agenda MICE di luar hotel.
"Kalau [dilaksanakan] sendiri, mereka tidak punya petugas yang berprofesi untuk melayani [MICE]. Malah banyak waktu yang terbuang. Teman-teman yang swasta, yang sangat efisien itu, buat acaranya di hotel kok. Lebih praktis, cepat, bisa kapan saja, [juga bisa] menyesuaikan harga sesuai budget. Itu kan bisa dilakukan," jelas Heru.
Terpisah, Forum Rembug Klaster Pariwisata Borobudur Kirno Prasojo, berharap efisiensi anggaran pemerintah itu tak memakan alokasi penyelenggaraan MICE.
Baca Juga
"Kalau di hotel, pendapatannya itu kan dirasakan pengusaha besar. Tetapi kalau di homestay, nanti akan dirasakan langsung oleh masyarakat yang jadi pemilik rumah. Kami sering mengadakan pelatihan sampai 120 orang. Cuma, memang tidak seperti di hotel. Mungkin tempatnya di joglo, jadi tidak ada AC," jelas Kirno.
Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip), FX. Sugiyanto, menjelaskan bahwa efisiensi penggunaan anggaran yang dicanangkan pemerintah Prabowo-Gibran membawa semangat yang positif. Namun, strategi tersebut terkesan kontraproduktif.
"Penghematannya bagus, tetapi pada saat yang sama, ada pemborosan karena kabinet yang gemuk itu membawa persepsi yang kurang bagus bagi pemerintahan," jelasnya melalui sambungan telepon.
Tak cukup 100 hari untuk mengukur dampak efisiensi penggunaan anggaran tersebut. Sugiyanto menyebut, setidaknya dampak perekonomian dari strategi pemerintah itu baru bisa dilihat pada kuartal I atau II tahun ini. "Kita tidak tahu, tanpa perbaikan di 3 bulan ke depan akan seperti apa kondisinya," pungkasnya.
