Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Kabupaten Blora resmi menandatangani kesepakatan pinjaman daerah senilai total Rp215 miliar dengan Bank Jateng, Jumat (9/5/2025). Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik di wilayah Blora.
Penandatanganan kerja sama digelar di kantor pusat Bank Jateng, dihadiri oleh sejumlah tamu antara lain Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Blora, Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Direktur Utama Bank Jateng Irianto Harko Saputro menjelaskan bahwa pinjaman daerah yang disepakati terdiri dari dua jenis. Pertama, pinjaman jangka pendek sebesar Rp10 miliar yang akan digunakan untuk pengelolaan kas daerah selama tahun anggaran 2025. Kedua, pinjaman jangka menengah sebesar Rp205 miliar yang diperuntukkan bagi pembangunan 41 ruas jalan. Penarikan pinjaman direncanakan pada tahun 2025, dengan masa pelunasan dimulai pada 2026 hingga 2028.
“Pinjaman daerah ini tidak hanya untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik, tetapi juga untuk mendorong pergerakan aktivitas usaha masyarakat serta memperkuat pelaku ekonomi lokal,” ujar Irianto dalam siaran pers, Kamis (22/5/2025).
Irianto menambahkan bahwa penyaluran pinjaman ini merupakan bentuk nyata kontribusi Bank Jateng dalam menjawab kebutuhan pembiayaan pembangunan di wilayah Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Blora.
“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi juga langkah strategis membangun pondasi yang kuat demi masa depan Kabupaten Blora yang lebih baik. Semoga seluruh prosesnya berjalan lancar dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan bahwa proses seleksi lembaga keuangan dilakukan secara transparan dan profesional. Dari empat lembaga keuangan yang mengajukan proposal, hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) menempatkan Bank Jateng sebagai yang terbaik.
“Dari empat lembaga keuangan yang mengajukan proposal, hasil analisis KJPP menunjukkan bahwa Bank Jateng menempati peringkat pertama,” ujar Arief.
Ia menyebut pinjaman ini merupakan yang kedua kali dilakukan Pemkab Blora bersama Bank Jateng, setelah sebelumnya pada 2022 mengajukan pinjaman senilai Rp150 miliar. Kali ini, pinjaman difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur yang menjadi keluhan utama masyarakat.
“Tujuannya adalah mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Dengan demikian, manfaat pembangunan bisa lebih cepat dirasakan, dan diharapkan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Arief menambahkan bahwa pihaknya kini juga sedang fokus pada penguatan ketahanan pangan sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan di Blora. Hal ini selaras dengan arahan Gubernur Jawa Tengah yang menargetkan swasembada pangan pada 2026. Saat Kabupaten Blora berada di peringkat enam besar produksi padi se-Jawa Tengah, dan dua besar untuk jagung.
Pinjaman daerah dinilai menjadi solusi keuangan yang efektif bagi pemerintah daerah dengan keterbatasan anggaran, memungkinkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dilakukan dalam satu tahun anggaran tanpa membebani APBD berjalan. Selain itu, pinjaman ini juga berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendorong aktivitas usaha, serta memperkuat peran BPD dalam pembangunan ekonomi daerah.
