Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jateng sangat serius merancang perda mengenai obligasi daerah. Hal tersebut dilakukan untuk mencari alternatif pembiayaan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya sangat berhati-hati dalam menyusun perda mengenai obligasi daerah. Menurutnya, pendampingan dari OJK mengenai penerbitan perda obligasi daerah sangat penting agar tidak terjadi kesalahan.
"Saat ini kami dari Pemerintah Provinsi sedang merancang perda terlebih dahulu. OJK juga melakukan pendampingan agar perda tersebut sangat bermanfaat terutama untuk pembiayaan dan tentunya tepat sasaran," kata Ganjar, Jumat (16/11/2018).
Dikatakan Ganjar, OJK menginginkan jika Pemprov Jateng menjadi daerah pertama yang menerbitkan obligasi daerah. Jateng merupakan daerah potensial sebab pembangunan infrastruktur sedang dipacu sehingga membutuhkan banyak pendanaan.
Ganjar menambahkan, sembari menyusun perda obligasi daerah, pihaknya juga menentukan beberapa proyek yang harus didanai oleh pemerintah. Dengan begitu, setelah perda terbit nanti, penggunaan obligasi daerah untuk pembangunan bisa tepat sasaran.
"OJK menginginkan Jawa Tengah sebagai provinsi pertama yang menerbitkan obligasi daerah. Sehingga kami berhati-hati betul dalam penyusunannya, beberapa proyek juga sedang kami pilih untuk didanai setelah terbitnya perda tersebut," ujar Ganjar.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menuturkan OJK melakukan pendampingan mengenai penerbitan perda obligasi daerah. Menurutnya, OJK membantu memberikan penjelasan kepada Pemprov mengenai fungsi obligasi daerah untuk pengembangan ekonomi.
Menurut Wimboh obligasi daerah merupakan bagian kecil dari rancangan pembangunan. Penerbitan obligasi daerah harus disusun secara matang karena menjadi salah satu metode pembiayaan guna menunjang pembangunan yang ada.
Dia menambahkan, selain obligasi, sumber dana untuk pembangunan bisa di dapatkan melalui sektor lain seperti perbankan. Wimboh mengimbau jangan sampai pembangunan didasarkan kepada pajak yang ada.
"Saat ini jangan terfokus pada obligasi daerah untuk pembiayaan pembangunan. Karena rancangan pembangunan yang matang jauh lebih penting sebab obligasi hanya merupakan salah satu metode pembiayaan," ujarnya.
