Bisnis.com, SEMARANG—Otoritas Jasa Keuangan telah mempersiapkan sejumlah langkah guna membuat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sepanjang tahun ini. Otoritas mencatat sektor keuangan di Jawa Tengah menunjukkan kinerja positif sepanjang 2018.
Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara, mengungkapkan Jawa Tengah memiliki berbagai modal yang kuat agar industri jasa keuangan di Jawa Tengah dapat terus bertumbuh pada tahun ini.
“[Modal] Jawa Tengah merupakan provinsi dengan industri kreatif dan UMKM yang terus tumbuh, potensi pertanian dan industri pariwisata yang sangat besar, tingkat literasi1 dan inklusi keuangan yang terus meningkat, dan besarnya potensi pemanfaatan pasar modal,” kata Tirta di Semarang, Senin (28/1/2019) malam.
Pertama, dia menjelaskan, pihaknya akan mendorong pengembangan kawasan Jateng yang lebih maju serta berwawasan lingkungan dan sosial.
Pengembangan Jateng yang memiliki ketahanan pangan dan energi dengan dilengkapi infrastruktur konektivitas yang memadai serta memiliki wawasan lingkungan akan membutuhkan pembiayaan yang besar.
Kemudian, membutuhkan lock up dana investasi jangka panjang, dan secara komersial tidak layak. Oleh karena itu, lanjutnya otoritas akan memfasilitasi Pemprov Jawa Tengah untuk menerbitkan obligasi daerah guna mendukung proyek potensial pemerintah daerah.
Baca Juga
Melalui instrumen ini, pemerintah daerah dapat memperluas cakupan pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya dapat meningkatkan geliat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Selain itu, lanjutnya, otoritas juga akan memfasilitasi penyediaan berbagai alternatif pembiayaan yang berwawasan lingkungan dan sosial seperti green bonds/sukuk dan blended finance dalam melengkapi alternatif pembiayaan bagi pemerintah daerah.
Kedua, otoritas juga akan memfasilitasi pengembangan industri di Jawa Tengah yang lebih kompetitif. OJK, ujarnya akan mendorong penyediaan pembiayaan dari sektor jasa keuangan untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor prioritas di Jateng.
Sektor-sektor prioritas tersebut antara lain, sektor pertanian, perkebunan, sumber daya hutan, perikanan dan pariwisata. “Kami berharap, daya saing perekonomian Jawa Tengah akan semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses pembiayaan,” katanya.
Ketiga, OJK akan terus mendorong penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Saat ini, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 11,19% atau lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional, yakni 9,66%.
Sementara rasio gini di Jawa Tengah pada September 2018 tercatat 0,357 atau lebih rendah dibandingkan pencapaian secara nasional, yakni 0,384.
“Tentunya hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Masih terdapat kantong-kantong masyarakat berpenghasilan rendah di beberapa daerah di Jawa Tengah,” katanya.
Oleh karena itu, dia menuturkan perlu diciptakan pusat-pusat ekonomi baru melalui peningkatan akses pembiayaan kepada UMKM di Provinsi Jawa Tengah.
Berbagai program pembiayaan yang memiliki jangkauan luas dengan bunga rendah seperti KUR, Bank Wakaf Mikro, Kredit Ultra Mikro (UMi), BUMDES center, Laku Pandai, serta kredit untuk UMKM, diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.
Dia mengingatkan, salah satu program utama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) pada 2019 adalah penyediaan skema pembiayaan dengan biaya dan bunga rendah kepada pelaku usaha mikro dan kecil.
“Saya berharap TPAKD Jawa Tengah dapat lebih inovatif dan efektif dalam menjalankan fungsinya,” katanya.
Keempat, dia menuturkan, pihakya akan meningkatkan perlindungan konsumen keuangan, khususnya konsumen kredit retail serta fintech yang akhir-akhir banyak pengaduan. Untuk itu, OJK akan memperkuat penerapan market conduct di industri jasa keuangan .
Tidak hanya itu, otoritas juga melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan merangkul lembaga jasa keuangan untuk ikut aktif melakukan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat Jawa Tengah.
“Kami sangat concern terhadap kondisi literasi dan inklusi keuangan di Jawa Tengah yang saat ini masih dibawah target nasional,” katanya
Dia menambahkan, pihaknya juga akan terus mendorong efektivitas Tim Satgas Waspada Investasi di daerah dengan optimalisasi koordinasi antarinstansi terkait untuk mengantisipasi banyak penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin yang selama ini meresahkan masyarakat.
