Disudutkan Isu Negatif soal DPD Golkar, Wali Kota Jogja Tempuh Jalur Hukum

Bisnis.com, JOGJA - Wali Kota Jogja sekaligus Ketua DPD DIY Partai Golkar, Haryadi Suyuti, segera menempuh jalur hukum terhadap pribadi yang berusaha menekan dan mencemarkan namanya melalui berbagai isu negatif, khususnya soal pengunduran dirinya dari posisi Ketua DPD DIY Golkar.

Kuasa hukum Haryadi Suyuti, Muhammad Iqbal, mengatakan langkah ini ditempuh lantaran dalam sebulan belakangan kliennya mendapat tekanan cukup masif yang bertendensi melengserkannya dari Ketua DPD DIY Golkar.  “Padahal Pak Haryadi mendapat jabatan itu secara konstitusional, tentu turunnya pun tidak mudah,” ujarnya, Kamis (21/11/2019).

Ia mengungkapkan selama ini Haryadi cenderung diam menanggapi tekanan itu. Namun karena semakin lama kehidupan pribadinya terpengaruh, Haryadi secara personal pun akan menindak tegas lawan-lawan yang menyudutkannya.

“Bisa saya sebutkan ini merupakan tindakan pembubuhan karakter Pak Haryadi. Mengingat beliau adalah wali kota, tentu hal ini bisa berpengaruh pada kepemimpinannya dan secara tidak langsung juga kepada warga Jogja,” katanya.

Ia diberi kuasa oleh Haryadi untuk mengerjakan kasus ini pada Minggu (18/11/2019) lalu. Saat ini, timnya sedang menganalisis dokumen maupun bukti berkaitan kasus ini. Jika memang ditemukan unsur pidana, maka ia akan mengambil langkah somasi.

Timnya telah mengantongi nama yang berusaha menekan Haryadi tersebut. Meski demikian, ia belum bersedia menyebutkan siapa orang tersebut. “Siapa pun yang mencoba melakukan hal yang menjurus tindak kriminal kepada klien kami, kami tidak segan untuk somasi,” katanya.

Tindakan yang dianggap merugikan Haryadi adalah menyebar berbagai isu miring, termasuk soal OTT KPK yang melibatkan dirinya. “Padahal Pak Haryadi hanya sebagai saksi untuk diperiksa. Tapi terus disangkutkan,” ujarnya.

Ia menyebut upaya pelengseran Haryadi semakin sistemtis. Selain menyerang dengan isu negatif, lawan Haryadi juga memasang spanduk bernada negatif di Kantor DPD DIY Golkar.

Dia disinyalir anggota Partai Golkar.

“Kalau itu di dalam stuktur partai, lebih baik dilakukan dalam forum internal baik pleno maupun harian. Tetapi kalau ditarik keluar itu sudah menjurus pada pembunuhan karakter,” katanya.