Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan yang Terafiliasi Kegiatan Premanisme di sebelas kabupaten/kota. Langkah strategis itu bertujuan memperkuat iklim investasi di tengah kekhawatiran investor terhadap isu keamanan dalam menjalankan usaha.
Upaya tersebut menjadi langkah strategis memperkuat iklim investasi. Inisiatif ini muncul di tengah perlambatan pertumbuhan realisasi investasi nasional kuartal I/2025 dan kekhawatiran investor terhadap keamanan berusaha.
"Sebelas kabupaten/kota yang sudah membentuk Satgas anti premanisme ini menjadi tumpuan kita untuk menciptakan Jawa Tengah yang ramah terhadap investasi," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, Jumat (25/7/2025).
Sumarno menegaskan bahwa investor selalu meminta jaminan keamanan dalam menjalankan usaha mereka. Ketidakpastian keamanan dapat menjadi hambatan serius bagi masuknya arus modal. Kondisi tersebut dinilai mengancam posisi Jawa Tengah yang belakangan menjadi salah satu destinasi utama investor.
"Melalui pembentukan satgas anti premanisme akan ada arah dalam penegakan hukum terhadap premanisme yang mengganggu investasi," ujarnya.
Di tingkat nasional, isu premanisme juga menjadi perhatian. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, melaporkan bahwa realisasi investasi Indonesia pada kuartal I/2025 mencapai Rp465,2 triliun atau tumbuh 15,9% YoY. Meski angkanya masih positif, pertumbuhannya melambat dibandingkan kuartal I/2024 yang tercatat tumbuh 22,1%.
Rosan menyoroti bahwa kelambanan tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor global, tetapi juga persoalan domestik seperti perizinan dan premanisme.
Baca Juga
"Kami pun berkoordinasi dengan Kapolri dan juga dengan pemerintah daerah, untuk memastikan hal-hal ini jangan terjadi lah karena ini memberikan dampak yang negatif ya terhadap investasi yang masuk," tegasnya pada April 2025 lalu di Jakarta.
Isu premanisme semakin mengemuka pasca terganggunya proyek pembangunan pabrik BYD asal China di Kawasan Industri Subang Smartpolitan.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyebut bahwa gangguan tersebut berpotensi membuat investor hengkang karena absennya jaminan keamanan.
"Saya kira itu harus tegas, pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ini," ujarnya.
