Bisnis.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan penanganan banjir di pantai utara (Pantura) Jateng sebagai usulan prioritas nasional. Anggaran sebesar Rp3,19 triliun diusulkan ke pusat untuk menangani persoalan banjir dan rob di pesisir Jawa Tengah mulai Pekalongan hingga Pati itu.
Usulan itu disampaikan Ganjar kepada Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam rapat koordinasi usulan program prioritas nasional untuk mendukung major project RKP tahun 2022, Rabu (24/2/2021). Selain Jateng, sejumlah gubernur juga mengusulkan program pembangunan prioritas di daerahnya masing-masing.
"Sebenarnya ada banyak usulan ke pusat, ada project-project strategis yang kita dorong. Namun untuk kali ini, saya ingin prioritaskan baaimana penanganan banjir di pantura. Ini yang paling penting yang mesti segera dibereskan," kata Ganjar.
Dalam paparannya, Ganjar mengusulkan anggaran ke pusat untuk penanganan banjir di kawasan pantura sebesar Rp3,19 triliun. Anggaran itu diperuntukkan untuk penanganan banjir dan rob di sejumlah daerah di pantura termasuk peningkatan sarana prasarana kawasan industri yang ada di sana.
"Memang di pantura ini ada dua hal, satu soal infrastruktur mesti beres, tapi banjir yang paling penting. Banjir di pantura mesti dibereskan, karena ada pengamat yang bilang kondisinya cukup berbahaya, khusus di Pekalongan pengamat bilang harus cepat ditangani agar tidak tenggelam," terangnya.
Selain Pekalongan, wilayah yang harus mendapat perhatian adalah Semarang dan Demak. Menurut Ganjar, lokasi-lokasi itu butuh penanganan yang sifatnya khusus, meskipun tidak boleh mengesampingkan wilayah lain.
Baca Juga
"Yang lain sebenarnya juga kita siapkan di level daerah, tapi karena ini dengan pusat, maka kita butuh bantuan penanganan di wilayah-wilayah itu," jelasnya.
Selain penanganan banjir pantura, Ganjar juga mengusulkan dua program prioritas lainnya, di antaranya pengembangan kawasan Borobudur sebagai 10 Bali baru di Indonesia dengan total usulan anggaran Rp1,72 triliun. Ada pula usulan sektor perumahan tidak layak huni untuk mendukung pengentasan kemiskinan dengan total anggaran Rp1,4 triliun.
"Selain itu ada juga peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan industri, termasuk pemenuhan sarana prasarananya, pembangunan jalur penghubung antara utara dan selatan Jawa Tengah, penurunan kemiskinan, pengangguran, aspek lingkungan dan lainnya. Memang tidak semua kita usulkan ke pusat, karena beberapa akan kami tangani sendiri," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, usulan-usulan program prioritas itu akan ditindaklanjuti di tingkat pusat. Sejumlah kementerian terkait akan diajak bicara terkait usulan-usulan dari daerah itu.
"Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, bisa kita tajamkan programnya dan semakin inline antara pusat dan daerah. Terkait penanganan banjir yang tadi diusulkan, memang sudah dialokasikan dalam APBN tahun ini," katanya. (k28)
