Bisnis.com, SEMARANG - Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kudus bakal memanfaatkan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah untuk memperluas digitalisasi belanja daerah.
Hal tersebut disampaikan Pj. Bupati Kudus, Muhammad Hasan Chabibie, dalam High Level Meeting TP2DD Kabupaten Kudus yang digelar pada Rabu (12/6/2024). Hasan menyebut, ada tiga inisiasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai upaya digitalisasi pemerintahan.
Ketiga inisiasi tersebut antara lain implementasi Satu Data Indonesia, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional sesuai Perpres No.82/2023.
"Digitalisasi dapat membantu pemerintah daerah dalam mempertajam analisa dan evaluasi berdasarkan basis data yang berdampak pada peningkatan layanan publik. Hal tersebut tercermin apabila Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah berlaku, transaksi belanja daerah akan tercatat dan semakin govern," ujar Hasan di hadapan puluhan peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kudus.
Melalui kegiatan tersebut, Hasan juga berharap perangkat pemerintah daerah di Kabupaten Kudus dapat memiliki pola pikir digital agar mampu menerjemahkan perkembangan teknologi sebagai inovasi layanan publik.
Adapun ketiga inisiasi yang telah disebutkan tadi merupakan upaya yang saling berkaitan untuk mendorong digitalisasi baik dari sisi pengelolaan basis data serta layanan tata kelola pemerintahan.
Baca Juga
Nita Rachmenia, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Tengah, menyebut bahwa penerapan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah merupakan salah satu upaya peningkatan penyerapan belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tentunya, implementasi Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah perlu melibatkan dukungan dan koordinasi dari pemerintah daerah dan Bank Jateng selaku bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
"Bentuk dukungan BI dalam meningkatkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah berupa advisory dan koordinasi perluasan kanal-kanal digital untuk penerimaan pajak dan retribusi daerah antara pemerintah daerah dan RKUD. Peningkatan realisasi penerimaan pajak dan daerah juga diikuti dengan diseminasi layanan publik serta peningkatan literasi digital melalui sosialisasi kepada berbagai lapisan masyarakat di Kabupaten Kudus," jelas Nita.
Djati Sholehah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, mengungkapkan bahwa selama ini upaya digitalisasi di daerah masih menghadapi berbagai kendala. Misalnya terkait layanan pembayaran pajak dan retribusi secara digital. Meskipun telah tersedia, namun terbatasnya literasi digital di masyarakat masih menjadi tantangan.
"Kegiatan High Level Meeting bertujuan untuk meningkatkan komitmen perangkat daerah agar secara masif menerapkan layanan digital dan melakukan diseminasi layanan digital kepada masyarakat Kabupaten Kudus, guna mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jelas Djati.
