Bisnis.com, SEMARANG - Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Tengah, Aulia Hakim, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Yassierli dari posisinya sebagai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).
Menaker Yassierli dinilai gagal dalam menjalankan amanat Presiden Prabowo untuk menyelamatkan PT. Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex dari gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) usai diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang.
"Instruksi tersebut harusnya bisa direalisasikan dengan ilmu yang dimiliki pejabat di Kemenaker. Tetapi, kami melihat mereka tidak memiliki kompetensi di bidangnya. Justru, mereka malah mempermalukan marwah Presiden. Untuk itu, menurut kami, pecat saja. Karena sudah tidak becus mengurus Sritex," kata Aulia Hakim saat dihubungi Bisnis pada Kamis (13/3/2025).
KSPI Provinsi Jawa Tengah mulai mengikuti perkembangan kasus kepailitan Sritex tersebut sejak akhir Desember 2024.
Aulia mengatakan bahwa setidaknya Sritex memiliki afiliasi dengan 19 perusahaan lain. Artinya, ada cukup banyak tenaga kerja yang menggantungkan nasibnya di industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) milik Keluarga Lukminto tersebut.
"Kalau memangkas tenaga kerja, di perusahaan induknya saja ada sekitar 10.000 orang. Kalau benar-benar terpangkas, maka akan ada dampak ekonomi yang bakal dirasakan secara nasional," ucap Aulia.
Baca Juga
Selain mendorong pemecatan Menteri Ketenagakerjaan, KSPI Provinsi Jawa Tengah juga mendesak pemerintah untuk membuka fakta penyebab kepailitan Sritex kepada publik.
"KSPI Jawa Tengah juga meminta adanya kawasan khusus tekstil di Jawa Tengah sehingga industri padat karya ini dapat terpantau dan terkelola dengan baik," tutur Aulia.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi dengan 9 perusahaan untuk bisa mempekerjakan kembali mantan karyawan Grup Sritex.
Perusahaan tersebut, lanjut Ahmad Luthfi, bergerak di beberapa lini seperti garmen, alas kaki, serta rokok.
Luthfi juga akan membuka komunikasi dengan Tim Kurator dalam kasus kepailitan Sritex. Langkah tersebut diambil untuk memastikan hak para pekerja terpenuhi.
"Mereka [Tim Kurator] kan masih muter terkait aset. Kami komunikasikan sehingga terpenuhi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sifatnya membantu agar dampak sosial tidak terlalu berlebihan," kata Luthfi saat ditemui wartawan di Kota Semarang beberapa waktu lalu.
Selain Sritex, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APsyFI) mengungkapkan bahwa hingga Februari 2025 masih ada dua perusahaan lain yang terpaksa melakukan PHK kepada para karyawannya.
Tanpa intervensi pemerintah, menurut APsyFI, fenomena tersebut dikhawatirkan masih akan terus berlanjut.
