Bisnis.com, SEMARANG - PT BPR BKK Jateng (Perseroda), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mendorong program pembiayaan kredit kolektif bagi pedagang pasar tradisional dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya BPR BKK Jateng dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM.
"Dengan bantuan permodalan dengan suku bunga yang murah dan terjangkau. Kami bersinergi dengan Pemerintah Kota Semarang untuk memberikan bantuan permodalan bagi pedagang di pasar tradisional," jelas Kepala Cabang Utama PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Agustina Dwi Puspita Jati, saat ditemui wartawan pada Kamis (10/7/2025).
Sebagai informasi, BPR BKK Jateng merupakan Bank Perekonomian Rakyat hasil konsolidasi Bank Kredit Kecamatan (BKK) milik 27 Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah.
Saham mayoritas BUMD tersebut dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bank ini secara khusus berfokus pada pembiayaan UMKM, termasuk melalui produk seperti Kredit Mikro BKK, yang ditujukan untuk modal kerja pada sektor usaha produktif.
Agustina menjelaskan, selain penyaluran modal kerja, perusahaan daerah itu juga ikut berperan dalam memberikan edukasi dan literasi finansial kepada pedagang dan pelaku UMKM.
"Untuk bisa mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan yang resmi dan teregulasi. Karena sekarang banyak pelaku pinjaman online ilegal dan pemberi pinjaman dengan modal besar yang pada akhirnya justru memberatkan pedagang pasar dan pelaku UMKM," tegasnya.
Baca Juga
Untuk menjaring lebih banyak debitur, BPR BKK Jateng menawarkan suku bunga yang kompetitif untuk produk pembiayaan kolektif tersebut.
"Strategi kami untuk menyalurkan lebih banyak pembiayaan ke UMKM adalah dengan menggandeng instansi pemerintah daerah. Salah satunya dengan kredit kolektif. Untuk pedagang pasar, mereka bisa satu paguyuban kami berikan bantuan permodalan dengan suku bunga yang kompetitif," jelas Agustina.
Penyaluran bantuan pembiayaan di BPR BKK Jateng memang mayoritas ditujukan bagi penerima individu. Padahal, Agustina menjelaskan, dengan pengajuan kolektif, pihak bank dapat melakukan analisis kelayakan kredit serta penyaluran yang lebih cepat. Pengajuan kredit kolektif juga menekan risiko gagal bayar dengan melibatkan perwakilan paguyuban pedagang maupun pelaku UMKM dalam proses asesmen kelayakan pembiayaan.
"Untuk kredit kolektif proses pengajuannya akan lebih cepat. Karena tidak dilakukan satu per satu, ada survei dan pengajuan serentak yang bisa kita jalankan langsung," pungkas Agustina.
Dalam Laporan Keuangan tahun 2024, BPR BKK Jateng mencatatkan total aset sebesar Rp2,51 triliun atau tumbuh 1,64% secara year-on-year (yoy). Pertumbuhan itu salah satunya didukung oleh penyaluran kredit yang naik 4,75% (yoy) dengan total outstanding Rp1,66 triliun. Per tahun 2024, BPR BKK Jateng melaporkan laba bersih sebesar Rp37,28 miliar.
