Bisnis.com, SEMARANG - Jawa Tengah dinobatkan sebagai provinsi dengan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (PPD) terbaik 2019 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Atas capaian itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima penghargaan dari Presiden Joko Widodo.
Penghargaan tersebut diterima Ganjar Pranowo saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Kamis (9/5/2019) di Hotel Shangrila Jakarta.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jateng Prasetyo Ariwibowo mengatakan reformasi birokrasi yang dipelopori Gubernur Jawa Tengah jadi kunci penerimaan penghargaan ini.
"Jateng unggul dari sisi perencanaan, inovasi, penurunan kemiskinan, integrasi program dan kelembagaan yang efektif dan reformatif," kata Pras melalui keterangan resminya Kamis (9/5/2019).
Jawa Tengah berhasil mengungguli 33 provinsi lain di Indonesia, dan menempatkan Provinsi Jawa Timur serta Provinsi Sumatera Selatan secara berurutan di posisi dua dan tiga. Penghargaan tersebut semakin lengkap karena pada tingkat kota dan kabupaten, Prasetyo mengatakan dua wilayah di Jawa Tengah juga berhasil jadi yang terbaik.
"Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat kabupaten, Temanggung berhasil jadi yang terbaik kedua. Sementara Kota Semarang menyabet PPD Terbaik dan Penerapan KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) terbaik," katanya.
Untuk PPD Tingkat Kota, Semarang berhasil mengungguli Kota Denpasar dan Kota Makassar. Sementara Kabupaten Temanggung diapit oleh Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Tabanan. Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo mengatakan bakal memutus rantai birokrasi yang berbelit, khususnya yang menyangkut investasi.
"Lembaga yang tidak memberikan kontribusi, kalau saya tutup, hapus. Banyak-banyakin biaya," katanya.
Dengan perencanaan pembangunan yang jelas, Joko Widodo berharap program yang akan dilakukan Pemerintah Pusat hingga Provinsi maupun Kabupaten/kota bakal memberi dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat. Dia pun bakal gas pol melakukan penataan begitu ditetapkan sebagai pemenang dalam Pilpres oleh KPU.
"Lima tahun kedepan, mohon maaf,saya sudah enggak ada beban. Saya sudah enggak bisa nyalon lagi. Jadi apapun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan," katanya.
