Bisnis.com, JAKARTA - Hendrar Prihadi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), mengapresiasi usaha Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengkonsolidasikan penggunaan anggaran pemerintah. Strategi itu disebut berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran daerah.
"Kenapa ini penting, karena catatan dari hasil konsolidasi di Jawa Tengah, hampir 20–30% anggaran itu bisa dilakukan efisiensi," kata Hendrar Prihadi dalam kegiatan koordinasi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (19/6/2025).
Dia berharap pendekatan serupa bisa ditiru oleh seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Sebagai tambahan informasi, penerapan konsolidasi anggaran di Jawa Tengah telah dilakukan sejak 2 tahun terakhir.
Sejumlah pos belanja seperti pengadaan seragam dan alat kesehatan menjadi fokus efisiensi dalam implementasinya.
LKPP mencatat hingga 16 Juni 2025 Provinsi Jawa Tengah terus menunjukkan tren positif dalam kinerja pengadaan.
Baca Juga
Realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) tercatat mencapai 89,1%, tertinggi di antara seluruh pemerintah provinsi.
Total belanja PDN Jawa Tengah mencapai Rp1.696,5 miliar, dengan Kota Semarang sebagai penyumbang terbesar senilai Rp608,3 miliar.
Di sisi lain, pengadaan melalui e-Purchasing juga mencatatkan capaian signifikan. Total realisasi mencapai 57,4% atau senilai Rp1.092,8 miliar, dengan Kota Semarang kembali mencatat angka tertinggi.
Kota Surakarta dan Kabupaten Banyumas tercatat sebagai daerah dengan belanja e-Purchasing terbesar setelah Kota Semarang. Ketiganya berkontribusi besar dalam membangun praktik belanja digital yang transparan dan efisien.
Hendrar menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dia menilai konsolidasi pengadaan menjadi instrumen strategis dalam menciptakan ruang fiskal yang sehat.
Taj Yasin Maimoen, Wakil Gubernur Jawa Tengah, menyebut upaya dalam meningkatkan efisiensi pengadaan barang dan jasa akan terus dilakukan.
"Tadi sudah disampaikan bahwa konsolidasi sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” ucapnya.
Selain melakukan konsolidasi anggaran dengan e-Katalog dan e-Kajian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga ikut menggandeng akademisi dan pegiat pengadaan dalam rangka evaluasi efektivitas dan kualitas belanja pemerintah daerah.
