Bisnis.com, SEMARANG — Daerah Istimewa Yogyakarta mencatatkan inflasi sebesar 0,23% (Month-to-Month/MtM) pada Juni 2025, naik dibanding bulan sebelumnya yang mengalami deflasi 0,15% (MtM).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DI Yogyakarta Sri Darmadi Sudibyo mengatakan secara tahunan, laju inflasi tercatat sebesar 2,52% (Year-on-Year/YoY), masih berada dalam rentang target Bank Indonesia sebesar 2,5±1%.
"Secara tahunan, DI Yogyakarta mengalami inflasi yang terkendali sebesar 2,52% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi DI Yogyakarta pada periode yang sama tahun 2024 yang tercatat sebesar 2,07% (YoY). Dengan demikian, inflasi DI Yogyakarta secara tahun kalender tercatat sebesar 1,79% (Year-to-Date/YtD)," ujarnya, Rabu (2/7/2025).
Inflasi pada bulan Juni 2025 disumbang oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas cabai rawit dan tomat menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan kontribusi 0,04% (MtM).
Darmadi menjelaskan kenaikan harga pada komoditas tersebut disebabkan oleh terbatasnya pasokan di tengah peningkatan konsumsi. Di sisi lain, harga bawang putih mengalami penurunan dan menyumbang deflasi 0,03%, meredam lonjakan yang lebih tinggi.
Kelompok transportasi juga mencatat tekanan inflasi dengan andil 0,03% dari komoditas angkutan udara. Hal ini dipicu oleh banyaknya akhir pekan panjang dan masuknya periode libur sekolah di Juni 2025.
"Momen tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur yang berdampak pada melonjaknya permintaan terhadap tiket pesawat," jelas Darmadi.
Baca Juga
Namun, penurunan harga bensin yang menyumbang deflasi 0,02% turut membantu menjaga inflasi sektor ini tetap moderat. Dilihat dari wilayahnya, inflasi tertinggi tercatat di Kota Yogyakarta sebesar 0,28% (MtM), sedangkan Kabupaten Gunungkidul menyusul dengan inflasi 0,23% (MtM). Secara tahunan, inflasi Gunungkidul mencapai 2,52%, sedikit lebih tinggi dibanding Kota Yogyakarta sebesar 2,35%.
Upaya pengendalian inflasi akan terus dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi DI Yogyakarta bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan kerangka 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Inisiatif seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), optimalisasi Kios Segoro Amarto, pasar murah, kampanye belanja bijak, serta Kerja Sama Antar Daerah (KAD) menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas.
"Komitmen pemerintah terhadap pengendalian inflasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan high level meeting TPID se-DI Yogyakarta pada 24 Juni 2025 yang dihadiri oleh para Kepala Daerah di wilayah DI Yogyakarta sebagai bentuk sinergi pengendalian inflasi tetap terjaga sesuai sasaran," katanya.
